Berlaku Sekarang,Hal Yang Harus di Ketahui Soal PSBB jakarta

polisitidur.com – Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta hari ini telah meneken Peraturan Gubernur NO 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan penyebaran Corona Virus (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Pergub ini berlaku mulai pukul 00.00 10 April 2020, berisi 28 pasal. “Mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di kota Jakarta, baik kegiatan perekonomian, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan,” ujar Anies, dalam keterangan langsung di kantornya, Kamis (9/4/2020).
dalam pergub ini, intinya ditetapakan bahwa seluruh Masyarkat Jakarta selama 2 minggu ke depan diharpkan untuk berada di rumah,dan meniadakan kegiatan di luar.
”Prinsipnya adalah bertujuan untuk memotong,memangkas mata rantai Covid-19,dimana Jakarta merupakan epicenter dari masalah Covid-19 ini.”

1.Berlaku selama 14 hari
Pelaksanaan PSBB berlaku selama 14 hari sejak disetujui oleh Menkes. Hal tersebut dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yakni 14 hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, penerapan PSBB di Jakarta akan berlaku mulai Jumat (10/4/2020) mendatang. Oleh karena itu, pembatasan ini akan berlangsung hingga 23 April 2020. Namun, lamanya PSBB juga dapat diperpanjang apabila kasus Covid-19 masih mengalami peningkatan di Indonesia.

2.Peliburan sekolah dan tempat kerja
Peliburan sekolah yang dimaksud yakni penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang efektif. Kegiatan ini dikecualikan untuk lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Kemudian, peliburan tempat kerja artinya pembatasan kerja di tempat kerja dan menggantinya dengan bekerja dari rumah.

Namun,ada 8 sektor yang tetap berjalan selama masa PSBB,antara lain.
1. sektor kesehatan. Rumah sakit, klinik, dan industri kesehatan, seperti produsen dan disinfektan tetap beroperasi.
2. Sektor pangan.
3. Sektor Energi,terkait dengan air,gas,listrik,dan BBM.
4. Sektor Komunikasi,terkait jasa komunikasi atau media komunikasi.
5. Sektor keuangan dan perbankan.
6. Sektor Logistik
7. Sektor kebutuhan sehari-hari, seperti warung,ritel,toko yang menjual kebutuhan warga.
8. sektor industri strategis.

3.Pembatasan kegiatan keagamaan
Untuk kegiatan keagamaan yang sebelumnya dilakukan di rumah ibadah, dalam pembatasan ini kegiatan tersebut diubah dan dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang.

4.Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
Pembatasan ini dilaksanakan dengan membatasi jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Sebelumnya, beberapa fasilitas umum yang telah diserukan untuk melakukan penutupan tempat di Jakarta, yakni bioskop, kelab, hingga balai pertemuan. Namun, pembatasan ini dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.

5. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
pembatasan kegiatan sosial dan budaya diartikan sebagai pembatasan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumuman orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta melarang warga melaksanakan resepsi pernikahan selama masa PSBB. Anies mengungkapkan, warga dapat melangsungkan pernikahan hanya di Kantor Urusan Agama (KUA). Bandar casino online terpercaya

6.Pembatasan moda transportasi
Pembatasan moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang.
Adapun jam operasinya yakni pukul 06.00-18.00 WIB. Sementara untuk kapasitas penumpang yang diperbolehkan berada di dalam kendaraan berkisar 50 persen. Misal, dalam suatu bus maksimal dapat diisi oleh 50 orang, maka selama masa PSBB bus tersebut dapat diisi dengan 25 penumpang.

7.Kendaraan pribadi tetap bisa keluar-masuk Jakarta
Berbeda halnya dengan transportasi umum, Pemprov DKI tidak membatasi penggunaan kendaraan pribadi untuk keluar-masuk Jakarta. Namun, jumlah penumpang dalam kendaraan pribadi tersebut harus dibatasi. Menurut Anies, penumpang kendaraan pribadi juga harus ada physical distancing.

8.Layanan pesan antar tetap diperbolehkan
Kemudian, pemerintah juga tetap membolehkan layanan pesan antar untuk beroperasi, termasuk layanan pesan antar melalui ojek online. Anies mengatakan, pihaknya tidak membatasi kegiatan logistik karena mereka ingin kebutuhan masyarakat terpenuhi.

9. Pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan
Pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darag Indonesia dari ancaman dan gangguan. Adapun kegiatan tersebut guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang, serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

(Sumber: Kompas.com/Ryana Aryadita Umasugi, Nur Rohmi Aida, Nursita Sari | Editor: Sabrina Asril, Virdita Rizki Ratrani, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Jessi Carina)





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap